BIRO ADPIM – Meski telah mencatatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-11 kalinya dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024, Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr. H. Zainal A Paliwang, SH.,M.Hum menegaskan bahwa fokus utama pengelolaan keuangan daerah jauh melampaui raihan opini tersebut.
Menurutnya, kesejahteraan masyarakat Kaltara secara nyata dan berkelanjutan adalah prioritas utama yang harus diwujudkan.
Hal ini disampaikan Gubernur Zainal dalam Rapat Paripurna ke-21 tentang Persetujuan Bersama atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 di Kantor DPRD Provinsi Kaltara, Senin (14/7/2025) di Tanjung Selor.
Capaian WTP secara beruntun selama 11 tahun memang menjadi indikator kuat bahwa pengelolaan keuangan Pemprov Kaltara telah dilakukan secara transparan dan akuntabel.
Namun, Gubernur Zainal menekankan bahwa akuntabilitas bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih besar: pembangunan yang berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat.
“Tujuan utama yang menjadi prioritas bersama adalah mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kaltara secara nyata dan berkelanjutan,” tegas Gubernur, menggarisbawahi pergeseran paradigma dari sekadar kepatuhan administrasi menuju orientasi kemanfaatan.
Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 telah disetujui bersama oleh Pemprov dan DPRD Kaltara. Meskipun substansinya telah diterima, Gubernur mengisyaratkan bahwa berbagai perbaikan dan penyempurnaan akan terus dilakukan dalam semangat perbaikan berkelanjutan. Proses ini menunjukkan komitmen untuk terus meningkatkan efektivitas anggaran demi mencapai sasaran pembangunan.
Setelah disetujui di tingkat provinsi, Ranperda ini akan segera dievaluasi oleh Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Langkah ini memastikan bahwa setiap kebijakan fiskal selaras dengan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan pembangunan daerah.
Gubernur Zainal menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Provinsi Kaltara atas komitmen dan masukan konstruktif selama proses pembahasan, menegaskan bahwa kolaborasi eksekutif dan legislatif menjadi kunci dalam memastikan setiap rupiah APBD benar-benar mengalir untuk kepentingan rakyat Kaltara. BIRO APDIM
